Prabowo Ajak Ketum Parpol Berani Benahi Sistem Politik dan Ekonomi Indonesia
NasabahPintar.com - Presiden Prabowo Subianto mendorong para ketua umum partai politik untuk berani mengevaluasi dan memperbaiki sistem politik serta ekonomi Indonesia. Ia mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah pimpinan partai mengenai pentingnya melakukan pembenahan terhadap sistem yang dinilai masih memiliki penyimpangan.
Ajakan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, Sabtu (14/11/2026).
"Saya bicara dengan para ketua umum, berani nggak? Berani enggak kita mengadakan perbaikan. Kalau ada penyimpangan kita harus koreksi, penyimpangan, koreksi. Alhamdulillah sudah semakin ada kesadaran," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, hampir seluruh ketua umum partai politik yang telah diajak berdiskusi memahami perlunya pembenahan sistem politik nasional.
"Hampir semua ketua umum partai yang saya bicara paham mengerti sadar. Kita harus adakan perbaikan sistem politik," kata Prabowo.
Selain menyoroti sistem politik, Presiden juga menyampaikan tekad untuk membenahi sistem ekonomi Indonesia. Ia menilai, praktik perekonomian yang berjalan selama ini telah menyimpang dari ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Saya bertekad sisa mandat saya saya akan teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945," kata Prabowo.
Prabowo menekankan bahwa perekonomian nasional semestinya dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Ia menyebut prinsip tersebut bukan gagasan pribadinya, melainkan amanat yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa.
"Saudara-saudara, sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kalangan Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita," ungkap Prabowo.
Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa mayoritas masyarakat menginginkan perubahan terhadap kondisi yang ada. Menurutnya, pembenahan tersebut menjadi tanggung jawab para pemimpin.
“Dan saya yakin mayoritas rakyat Indonesia tidak menghendaki suasana seperti sekarang. Dan ini adalah sekarang tanggung jawab kepemimpinan,” sambungnya.
Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan kembali ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan agar perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal tersebut juga mengatur bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” jelas Prabowo.
