Pengamat: UU Pelindungan Ketenagakerjaan Tak Otomatis Membuat Investor Kabur
NasabahPintar.com - Pengamat Ketenagakerjaan Arif Novianto menilai penguatan pelindungan pekerja melalui Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru tidak serta-merta membuat investor meninggalkan Indonesia. Menurutnya, keputusan investor menanamkan modal dipengaruhi banyak faktor, bukan hanya besaran upah dan biaya tenaga kerja.
Arif mengatakan, anggapan bahwa peningkatan pelindungan buruh akan menghambat investasi perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur, kualitas tenaga kerja, stabilitas ekonomi, akses pasar, produktivitas, serta konsistensi kebijakan juga menjadi pertimbangan penting bagi investor.
"Menurut saya, argumen seperti ini perlu dilihat secara lebih proporsional. Kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa setiap peningkatan pelindungan buruh akan membuat investor kabur," ungkap dia ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (14/11/2026).
Ia mengakui biaya tenaga kerja tetap menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan dalam keputusan investasi. Namun, menurutnya, menjadikan upah rendah sebagai daya tarik utama untuk mendatangkan modal bukanlah strategi pembangunan yang berkelanjutan.
"Saya tidak menafikan bahwa biaya tenaga kerja merupakan salah satu pertimbangan investor. Tetapi, menjadikan upah murah sebagai keunggulan utama investasi juga bukan strategi pembangunan yang sehat dalam jangka panjang," sambung dia.
Arif mengingatkan, ketergantungan pada upah murah berisiko membuat Indonesia terjebak dalam model pembangunan berupah rendah atau low wage development model. Dalam kondisi tersebut, investasi memang dapat masuk, tetapi belum tentu menghasilkan pekerjaan berkualitas. Produktivitas juga berpotensi sulit meningkat, sementara kesejahteraan pekerja tidak mengalami kemajuan berarti.
Karena itu, ia mendorong pemerintah mengubah arah kebijakan investasi agar tidak hanya berorientasi pada penekanan biaya tenaga kerja. Iklim investasi, menurutnya, perlu diarahkan untuk mendukung produktivitas, inovasi, serta penciptaan pekerjaan yang layak.
"Justru menurut saya, kita perlu mengubah orientasi kebijakan investasi. Bukan sekadar bagaimana membuat tenaga kerja semurah mungkin agar investor tertarik, tetapi bagaimana membangun iklim investasi yang produktif, inovatif, dan memberikan pekerjaan yang layak," tegas Arif.
Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan jenis investasi yang ingin dikembangkan di Indonesia. Investasi diharapkan tidak hanya mengandalkan upah murah dan fleksibilitas tenaga kerja, tetapi turut mendorong peningkatan produktivitas, transfer teknologi, kualitas pekerjaan, dan kesejahteraan masyarakat.
"Jadi, jangan sampai pelindungan buruh selalu diposisikan sebagai hambatan investasi. Keduanya seharusnya bisa berjalan beriringan," jelas dia.
Sebelumnya, DPR RI mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru pada Selasa (6/10/2026). Revisi regulasi tersebut dilakukan setelah serikat buruh mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan pada 2023 karena dinilai merugikan pekerja.
MK mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan DPR RI bersama pemerintah melakukan revisi undang-undang paling lambat Oktober 2026. Regulasi terbaru itu terdiri atas 23 bab dan 313 pasal.
Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyampaikan kekhawatiran bahwa sejumlah ketentuan dalam regulasi tersebut dapat memengaruhi minat investor. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah aturan terkait pesangon.
"Seperti pesangon jangan sampai investor mundur melihat ketentuan yang membuat bertambahnya ketidakpastian," tutur Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/11/2026).
APINDO menyatakan masih mempelajari setiap pasal dalam UU tersebut secara lebih terperinci untuk mengukur potensi dampaknya terhadap dunia usaha dan investasi.
