Sindikat Jual Beli OTP Ilegal Dituntut 1,5 Tahun, Gunakan Data KTP dan KK Orang Lain
NasabahPintar.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut tiga terdakwa dalam kasus sindikat penjualan kode One Time Password (OTP) dan nomor virtual ilegal dengan hukuman penjara antara 1 tahun 5 bulan hingga 1 tahun 6 bulan. Sindikat tersebut diduga menyalahgunakan data kependudukan milik orang lain untuk mengaktifkan ribuan kartu SIM, yang kemudian digunakan untuk menyediakan layanan penerimaan kode verifikasi secara daring.
Tuntutan dibacakan JPU Deddy Arisandi dalam sidang di Ruang Tirta Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (12/11/2026). Dio Bagus Saputra dan I Gede Very Susantara masing-masing dituntut 1 tahun 5 bulan penjara, sedangkan Muhammad Ansyari dituntut 1 tahun 6 bulan penjara.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dio Bagus Saputra dan Gede Very Susantara dengan pidana penjara selama masing-masing 1 tahun dan 5 bulan, dan terhadap terdakwa Muhammad Ansyari selama 1 tahun dan 6 bulan penjara," tegas Jaksa Deddy Arisandi, Rabu (12/11/2026).
Dalam perkara ini, Dio disebut berperan sebagai pemilik sekaligus pengelola situs penyedia nomor virtual dan penerimaan OTP bernama Fastbit dan Fastsimcard. Dia mengatur operasional bisnis tersebut dan disebut memperoleh keuntungan bersih hingga Rp50 juta per bulan.
Sementara itu, Ansyari bertugas melakukan registrasi kartu SIM menggunakan data identitas milik orang lain. Adapun Very berperan sebagai administrator dan operator yang mengawasi aplikasi, memantau penggunaan kartu SIM, menangani keluhan pelanggan, mengawasi transaksi keuangan, serta mengoordinasikan pekerja lapangan.
Kasus ini berkaitan dengan aktivitas yang berlangsung di sebuah perumahan di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, pada Februari hingga Mei 2026. Untuk menjalankan bisnisnya, Dio membeli kartu SIM dari sejumlah konter dan merekrut Ansyari melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp untuk melakukan registrasi.
Dio disebut mengirim sekitar 1.000 nomor kartu SIM kepada Ansyari setiap tiga hari. Nomor-nomor tersebut kemudian didaftarkan melalui sistem elektronik operator seluler dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) milik warga lain tanpa persetujuan.
Atas setiap kartu SIM yang berhasil diaktifkan, Ansyari menerima bayaran Rp1.000. Pembayaran dilakukan melalui akun DANA dan rekening bank pribadinya. Penggunaan data kependudukan tersebut membuat proses registrasi dilakukan seolah-olah menggunakan identitas pemilik data yang sah.
Setelah aktif, kartu SIM dipasang pada perangkat modem pool yang terhubung dengan aplikasi Modempool Manager dan HubberSMS. Infrastruktur tersebut dibuat dan dikelola oleh Dio untuk menerima kode OTP secara otomatis dari berbagai layanan elektronik.
"Kartu SIM yang sudah aktif dipasang di perangkat modem pool. Perangkat itu dihubungkan ke aplikasi Modempool Manager dan HubberSMS, yang dibuat dan dikelola Dio," ungkap Jaksa.
Melalui situs Fastbit dan Fastsimcard, pelanggan dapat membuat akun, mengisi saldo, memilih layanan, kemudian menerima kode OTP dari nomor-nomor yang dikelola sindikat.
Untuk menjaga operasional perangkat, Very juga mengoordinasikan dua pekerja lapangan, yakni Ida Bagus Kade Dwipa Manuaba dan Yulius Bili Kandi. Keduanya mendapat upah Rp100.000 per hari untuk mencabut dan mengganti kartu SIM yang telah kedaluwarsa atau tidak lagi berfungsi.
Dalam perkara tersebut, ketiga terdakwa didakwa melanggar sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 67 ayat (3) juncto Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
JPU menyebut praktik tersebut menghasilkan omzet sekitar Rp50 juta setiap bulan. Perkara ini menyoroti penyalahgunaan data kependudukan dalam registrasi kartu seluler serta pemanfaatan nomor virtual untuk menyediakan layanan penerimaan kode verifikasi secara ilegal.
