Penerimaan Pajak Capai Rp1.796 Triliun hingga Oktober 2026, Masih Kurang Rp514 Triliun
NasabahPintar.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak mencapai Rp1.796,8 triliun hingga Oktober 2026. Realisasi tersebut setara 76,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, atau tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah masih perlu mengumpulkan sekitar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir untuk mencapai target penerimaan pajak tahun ini. Penerimaan tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan belanja negara.
“Penerimaan pajak telah terkumpul Rp1.796,8 triliun, sudah dikumpulkan oleh teman-teman Direktorat Jenderal Pajak, bukan pekerjaan yang mudah dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Menurut Suahasil, pertumbuhan penerimaan pajak terutama ditopang oleh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Kedua jenis pajak tersebut tumbuh 39,1 persen dengan realisasi mencapai Rp793,55 triliun. Kinerja ini didukung konsumsi domestik dan daya beli masyarakat yang dinilai tetap kuat.
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) migas juga mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 84,7 persen, dengan realisasi Rp48,88 triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan harga minyak bumi.
Sementara itu, PPh nonmigas tumbuh 16,6 persen menjadi Rp893,10 triliun. Kenaikan ini didorong oleh aktivitas ekonomi yang meningkat serta penguatan administrasi perpajakan.
Meski sebagian besar jenis pajak mencatat pertumbuhan positif, beberapa pos penerimaan masih mengalami penurunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), misalnya, turun 3,7 persen menjadi Rp20,52 triliun. Suahasil menjelaskan, kontraksi tersebut dipengaruhi pergeseran waktu pembayaran sebagian wajib pajak ke akhir tahun.
Penerimaan pajak lainnya nondeposit juga turun 9 persen menjadi Rp7,1 triliun. Penurunan ini berkaitan dengan meningkatnya pemindahbukuan deposit ke jenis pajak yang sesuai.
Adapun penerimaan dari deposit pajak mengalami kontraksi lebih dalam, yakni 49,8 persen menjadi Rp33,6 triliun. Suahasil menegaskan, penurunan tersebut tidak menunjukkan berkurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban.
“Deposit pajak turun bukan karena orang tidak bayar pajak, tapi karena penggunaan account deposit pajak lainnya mengecil, artinya wajib pajak telah membayarkan pajak langsung kepada item pos penerimaan pajak yang di atasnya, tidak lagi terlalu banyak menggunakan account deposit pajak lainnya yang memang belum teridentifikasi jenis pajaknya,” jelasnya.
Di luar penerimaan dari jenis pajak utama, pemerintah juga memperoleh Rp14,1 triliun dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan aktivitas ekonomi digital lainnya. Penerimaan tersebut berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Suahasil menilai pertumbuhan penerimaan pajak tidak terlepas dari perkembangan aktivitas ekonomi dan perbaikan penerapan sistem administrasi perpajakan Coretax. Sistem tersebut diharapkan semakin memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Penerimaan pajak terus tumbuh sejalan dengan aktivitas ekonomi dan penerapan Coretax yang makin membaik, sehingga membantu seluruh wajib pajak untuk membayar pajak dengan lebih mudah,” tutup Suahasil.
