Perempuan Gugat PPN Pembalut ke MK, Minta Produk Menstruasi Bebas Pajak
NasabahPintar.com - Seorang perempuan bernama Bernita Matondang menggugat ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembalut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia meminta agar produk sanitasi menstruasi dipertimbangkan sebagai kebutuhan esensial yang berhak memperoleh fasilitas perpajakan.
Dalam sidang perkara Nomor 406/PUU-XXIV/2026 pada Selasa (10/11/2026), Bernita menyampaikan bahwa pembalut merupakan kebutuhan rutin bagi perempuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Pembelian produk tersebut juga menggunakan penghasilan atau sumber daya ekonomi yang dimilikinya.
"Kebutuhan ini lahir dari proses biologis yang tidak dapat dihindari, sehingga bukan pilihan konsumsi yang dapat ditiadakan begitu saja. Pemohon membeli secara rutin dengan menggunakan penghasilan atau sumber daya ekonomi yang tersedia," ujar Bernita dalam persidangan, dikutip dari siaran YouTube MK.
Bernita menilai pengenaan PPN terhadap pembalut bukan hanya menambah beban ekonomi perempuan, tetapi juga menimbulkan persoalan konstitusional. Ia mendasarkan permohonannya pada sejumlah jaminan hak yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Salah satu persoalan yang disorot adalah kepastian hukum yang adil. Menurut Bernita, produk sanitasi menstruasi tidak disebutkan secara eksplisit dalam daftar barang kebutuhan pokok yang memperoleh fasilitas PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
"(Sehingga) Menimbulkan pertanyaan mengenai kriteria dan dasar objektif penentuan barang yang memperoleh fasilitas PPN," ujar Bernita.
Ia juga menilai ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang tidak setara bagi perempuan. Pasalnya, kebutuhan terhadap pembalut berkaitan dengan kondisi biologis yang tidak dapat dihindari.
"Ketiga, terdapat persoalan kesetaraan substansi, karena kebutuhan biologis yang relevan belum dipertimbangkan secara memadai dalam penentuan fasilitas perpajakan bagi kebutuhan dasar," ujar Bernita.
Alasan Bernita menggugat ketentuan PPN pembalut
Dalam permohonannya, Bernita menguji Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 beserta penjelasannya dalam UU HPP. Ia menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena belum memberikan pertimbangan yang memadai terhadap kebutuhan produk sanitasi menstruasi.
Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 UU HPP mengatur fasilitas PPN bagi barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Sementara itu, penjelasan pasal tersebut memuat sejumlah jenis barang yang masuk dalam kategori kebutuhan pokok, antara lain beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.
Namun, produk sanitasi menstruasi seperti pembalut tidak tercantum secara eksplisit dalam daftar tersebut.
Bernita menilai tidak adanya pengaturan yang secara jelas mempertimbangkan kebutuhan sanitasi menstruasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Isi petitum gugatan PPN pembalut ke MK
Melalui petitumnya, Bernita meminta MK menyatakan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 UU HPP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat harus mempertimbangkan kebutuhan esensial yang berkaitan dengan proses biologis manusia.
"Menyatakan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagai dasar pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai wajib mempertimbangkan secara objektif, rasional, dan proporsional kebutuhan esensial yang berkaitan dengan proses biologis manusia, termasuk kebutuhan produk sanitasi menstruasi," ujar Bernita membacakan petitumnya.
Selain itu, ia meminta MK menyatakan penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 UU HPP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
Permintaan tersebut diajukan dengan syarat bahwa daftar barang kebutuhan pokok dalam penjelasan pasal tidak dimaknai sebagai daftar tertutup atau limitatif. Dengan demikian, barang lain yang memiliki karakteristik kebutuhan esensial, termasuk produk sanitasi menstruasi, dapat dipertimbangkan dalam penentuan fasilitas PPN.
