9 dari 10 Negara ASEAN Lemah Awasi Rantai Pasok, Indonesia Peringkat ke-39 Dunia

NasabahPintar.com - Pengawasan terhadap perantara rantai pasok masih menjadi titik lemah dalam upaya pemberantasan perdagangan ilegal di kawasan ASEAN. Laporan Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (TRACIT) mengungkapkan, sembilan dari 10 negara anggota ASEAN memperoleh skor rendah pada aspek tersebut.

Dalam laporan Assessing ASEAN's Performance on the Illicit Trade Index yang diterbitkan pada November 2026, Indonesia berada di peringkat ke-39 dari 158 negara dalam hal ketahanan terhadap perdagangan ilegal. Posisi Indonesia hanya berada di bawah Singapura yang menempati peringkat ke-29 di antara negara-negara ASEAN.

Secara keseluruhan, skor ketahanan ASEAN terhadap perdagangan ilegal mencapai 49,7 poin. Capaian ini masih lebih rendah dibandingkan kawasan Asia-Pasifik yang memperoleh 50,9 poin dan kelompok Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebesar 64,4 poin.

Direktur Jenderal TRACIT Jeffrey Hardy menilai, perdagangan ilegal dapat menghambat upaya integrasi ekonomi negara-negara ASEAN, termasuk pencapaian sasaran dalam Visi 2045.

"Perdagangan ilegal merongrong manfaat ekonomi dan sosial yang hendak diwujudkan oleh integrasi ASEAN," kata Hardy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (10/11/2026).

Hardy menambahkan, perbedaan kemampuan penegakan hukum di antara negara anggota dapat dimanfaatkan jaringan perdagangan ilegal. Karena itu, penguatan pengawasan dan koordinasi lintas negara diperlukan agar aktivitas tersebut tidak terus berkembang.

Direktur Program TRACIT sekaligus penulis utama laporan, Suriya Padmanaabhan, juga menilai perkembangan ASEAN sebagai pusat manufaktur dan perdagangan dunia belum diikuti penguatan regulasi yang memadai.

"Ketahanan ASEAN terhadap perdagangan ilegal hanya rata-rata. Ini menunjukkan bahwa munculnya ASEAN sebagai pusat manufaktur dan perdagangan global belum diimbangi dengan langkah regulasi yang diperlukan untuk melindungi kawasan dari perdagangan ilegal," ujar Suriya.

Perdagangan daring dan rantai pasok jadi perhatian

TRACIT mencatat sejumlah jalur distribusi yang mendukung aktivitas perdagangan legal justru dapat dimanfaatkan untuk menjalankan perdagangan ilegal. Jalur tersebut mencakup lokapasar daring, jaringan pos, perusahaan kurir ekspres, operator maritim, hingga zona perdagangan bebas.

Melalui infrastruktur tersebut, pelaku dapat memasarkan, menyamarkan, atau memindahkan barang terlarang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan perdagangan tidak cukup hanya dilakukan di pintu masuk dan perbatasan negara.

"ASEAN tidak dapat mengamankan perdagangan internasional dengan hanya berfokus pada apa yang terjadi di perbatasan," kata Hardy.

Laporan itu juga mengungkap penggunaan lokapasar daring, media sosial, serta layanan pesan pribadi untuk memperjualbelikan barang palsu, obat-obatan ilegal, pestisida ilegal, dan produk lain yang peredarannya dibatasi.

Beberapa negara telah mengambil langkah untuk memperketat pengawasan perdagangan elektronik. Filipina, misalnya, menjalin nota kesepahaman atau MoU antara platform e-commerce dan pemegang hak kekayaan intelektual.

Vietnam menerapkan kewajiban verifikasi identitas penjual, pemeriksaan produk sebelum ditampilkan kepada konsumen, serta penindakan terhadap pelanggar yang berulang kali melakukan pelanggaran.

Sementara itu, Malaysia sedang menyiapkan regulasi untuk meningkatkan tanggung jawab platform digital dalam mengawasi aktivitas perdagangan.

TRACIT mendorong seluruh negara ASEAN memperkuat kewajiban platform perdagangan elektronik. Upaya yang direkomendasikan antara lain memeriksa identitas penjual sebelum transaksi, menyaring dan memblokir produk ilegal, serta menjatuhkan sanksi hingga pemblokiran permanen terhadap pelanggar berulang.

Pengiriman barang transit juga memiliki risiko

Selain transaksi digital, pergerakan barang transit dan transshipment menjadi persoalan lain yang disoroti TRACIT. Risiko ini berkaitan dengan posisi sejumlah negara ASEAN sebagai pusat transit dan distribusi barang dalam perdagangan internasional.

Singapura menjadi salah satu contoh dalam laporan tersebut. TRACIT menyebut barang yang melintasi negara itu melalui jalur transit berada di luar cakupan praktis intervensi kepabeanan, meskipun Singapura memiliki sistem pengelolaan kargo yang canggih.

Celah pengawasan dapat muncul ketika kewenangan dan tanggung jawab otoritas kepabeanan terhadap barang transit tidak ditetapkan secara jelas. Situasi tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk memasukkan barang ilegal ke dalam jalur perdagangan resmi.

"Barang dalam transit tidak boleh jatuh ke dalam titik buta penegakan. Otoritas perlu mengetahui siapa yang menangani barang tersebut, dari mana asalnya, ke mana tujuannya, dan apakah barang itu mencapai tujuan yang dideklarasikan," kata Hardy.

Untuk memperkuat pengawasan, TRACIT menyampaikan enam rekomendasi kerja sama regional, yaitu:

1. Memperkuat penindakan terhadap barang transit dan transshipment.

2. Menyusun profil risiko bersama untuk produk yang memiliki tingkat risiko tinggi.

3. Mengembangkan sistem pencatatan kekayaan intelektual kepabeanan yang terintegrasi.

4. Mewajibkan lokapasar daring dan platform media sosial menjalankan tanggung jawab pengawasan.

5. Meningkatkan akuntabilitas rantai pasok di kawasan perdagangan bebas.

6. Memasukkan kebijakan antikorupsi ke dalam strategi nasional pemberantasan perdagangan ilegal.

Direktur Eksekutif EU-ASEAN Business Council Chris Humphrey mengatakan, ketimpangan kapasitas penegakan hukum antarnegara menjadi salah satu faktor yang memungkinkan jaringan kriminal memanfaatkan perbedaan aturan.

"Jaringan kriminal tidak menghormati batas negara, dan penegakan yang terfragmentasi memungkinkan barang ilegal terus bergerak melintasi kawasan," kata Humphrey.

Ia mengusulkan pembentukan mekanisme koordinasi yang melibatkan otoritas kepabeanan, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta. Melalui mekanisme tersebut, pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, serta operasi bersama diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

Daftar peringkat negara ASEAN dalam Illicit Trade Index

Berdasarkan laporan TRACIT, berikut posisi 10 negara ASEAN dalam pemeringkatan ketahanan terhadap perdagangan ilegal dari total 158 negara:

1. Singapura: peringkat ke-29

2. Indonesia: peringkat ke-39

3. Thailand: peringkat ke-56

4. Vietnam: peringkat ke-61

5. Filipina: peringkat ke-69

6. Malaysia: peringkat ke-72

7. Brunei Darussalam: peringkat ke-82

8. Laos: peringkat ke-100

9. Myanmar: peringkat ke-117

10. Kamboja: peringkat ke-138

Adapun berdasarkan kelompok kawasan, OECD mencatat skor ketahanan terhadap perdagangan ilegal sebesar 64,4 poin. Asia-Pasifik memperoleh 50,9 poin, sedangkan ASEAN mencatat 49,7 poin.