OJK Dorong Inovasi Keuangan Syariah Berbasis Kebutuhan Konsumen
NasabahPintar.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri jasa keuangan syariah mengembangkan produk dan layanan yang lebih berorientasi pada kebutuhan konsumen (consumer-centric). Penguatan hubungan dengan sektor riil juga menjadi perhatian, terutama untuk mendukung rantai pasok industri halal dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Arah pengembangan tersebut mengemuka dalam International Islamic Finance Conference (IIFC) 2026, yang menjadi bagian dari rangkaian Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (2/11/2026).
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko mengatakan, produk keuangan syariah perlu memenuhi prinsip syariah sekaligus mampu bersaing dan menjawab preferensi masyarakat.
“Sekarang kita memasuki era yang disebut user-centric atau consumer-centric. Lembaga keuangan, bahkan bukan hanya lembaga keuangan, tidak bisa lagi membuat produk semata-mata dengan mendikte konsumen,” ujar Hernawan dalam sambutannya.
Ia menilai, pertumbuhan industri halal nasional belum sepenuhnya diimbangi pemanfaatan instrumen pembiayaan syariah secara optimal. Untuk memperkuat ekosistem tersebut, diperlukan dukungan tiga pilar, yaitu industri keuangan yang sehat dan adaptif, peningkatan penyerapan pembiayaan oleh pelaku sektor riil, serta regulasi pemerintah yang selaras.
Indonesia juga memiliki peluang untuk memperluas pengembangan industri keuangan syariah di tingkat global. Dalam Islamic Finance Development Indicator (IFDI) 2025, Indonesia tercatat menempati peringkat keempat.
OJK Perkuat Koordinasi Pengawasan Keuangan Syariah
Di sela rangkaian IIFS 2026, OJK menyelenggarakan High Level Forum (HLF) lintas sektor yang melibatkan para Kepala Eksekutif Pengawas OJK. Forum ini menjadi sarana koordinasi dan penyelarasan kebijakan untuk mendukung pengembangan industri keuangan syariah.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan dan Penguatan Keuangan Syariah akan dievaluasi secara berkala setiap enam bulan.
OJK juga mendorong konsolidasi perbankan syariah agar memiliki skala usaha yang lebih besar dan kapasitas untuk bersaing di industri jasa keuangan.
Pada sektor industri keuangan nonbank, Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK Agusman menyampaikan bahwa OJK sedang menyelesaikan peta jalan (roadmap) pengembangan PVML syariah. Kebijakan tersebut diharapkan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan formal atau kelompok unbanked.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Adi Budiarso menyoroti potensi pemanfaatan pemeringkatan kredit alternatif (alternative credit scoring) berbasis digital. Pendekatan ini dapat membantu memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Adi juga mengungkapkan bahwa OJK tengah menjajaki pengembangan tokenisasi sukuk negara bersama Kementerian Keuangan. Pembahasan mencakup sejumlah aspek, antara lain kepastian aset dasar (underlying asset), kesesuaian akad, dan transparansi manfaat ekonomi.
Melalui IIFS 2026, OJK menekankan pentingnya kolaborasi global dan koordinasi lintas otoritas dalam membangun ekosistem keuangan syariah. Pengembangan industri tersebut diarahkan agar semakin inklusif dan modern, sekaligus mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.
