OJK dan LPS Siapkan Program Penjaminan Polis, Beroperasi Paling Lambat 2028
NasabahPintar.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai mematangkan persiapan program penjaminan polis asuransi yang ditargetkan beroperasi paling lambat Januari 2028. Program ini akan menjadi perlindungan tambahan bagi pemegang polis apabila perusahaan asuransi mengalami masalah keuangan.
Persiapan kedua lembaga meliputi penyusunan regulasi hingga mekanisme pertukaran data dan informasi. Saat ini, OJK dan LPS sedang memproses penandatanganan dokumen kerja sama untuk mendukung pertukaran informasi dan data dalam pelaksanaan program tersebut.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pembahasan aturan pelaksanaan program telah dilakukan. Selanjutnya, pemerintah dijadwalkan berkonsultasi dengan Komisi XI DPR pada awal Desember 2026.
“OJK dengan LPS sedang persiapan program penjaminan polis. Jadi (saat ini) proses penandatanganan pelaksanaan pertukaran informasi dan data dokumen persiapan untuk program penjaminan polis,” kata Ogi di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11/2026).
Menurut Ogi, program tersebut diharapkan memberikan kepastian perlindungan tambahan bagi nasabah ketika perusahaan asuransi menghadapi kesulitan keuangan. Adapun aturan pelaksanaannya ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir 2027.
"Jadi PP-nya sudah dibahas dan awal Desember akan ada konsultasi dengan Komisi XI DPR. Diharapkan PP program penjaminan polis agak lebih di akhir tahun 2027," ujar Ogi.
OJK Benahi Fondasi Industri Asuransi
Penyusunan program penjaminan polis menjadi bagian dari agenda pembenahan industri perasuransian yang telah dijalankan OJK selama empat hingga lima tahun terakhir. Langkah tersebut dilakukan menyusul berbagai persoalan di sektor asuransi yang memicu keluhan dan aksi protes dari pemegang polis.
Sejumlah nasabah bahkan menyampaikan keberatan melalui demonstrasi di DPR dan beberapa kantor OJK, termasuk di Wisma Mulia, kawasan Thamrin, serta Gedung Soemitro Djojohadikusumo.
"Ya, para pemegang polis demo sampai ke DPR, sampai ke kantor OJK, baik di Wisma Mulia, kantor di Thamrin, maupun di Soemitro. Mereka datang protes terus-menerus," ujarnya.
Ogi menjelaskan, pembenahan yang dilakukan OJK bertujuan memperkuat fondasi industri agar persoalan serupa tidak terus berulang. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah raising the bar, yakni meningkatkan standar industri perasuransian agar setara dengan praktik di negara lain.
"Jadi, apa yang kita lakukan selama empat sampai lima tahun terakhir adalah memperbaiki fondasi industri perasuransian kita,” ujar Ogi.
“Kita menyebutnya raising the bar. Artinya, menaikkan standarnya mengikuti standar industri di negara-negara lain, sehingga kita setara," lanjutnya.
Penyesuaian standar tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kesesuaian industri asuransi Indonesia dengan penilaian internasional, termasuk standar yang digunakan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Dalam agenda penguatan industri, OJK menjalankan lima perubahan struktural. Salah satu prioritasnya adalah memperkuat permodalan dan ketahanan keuangan (strengthening capital and financial resilience).
Ogi menekankan, kecukupan modal menjadi aspek penting bagi perusahaan asuransi untuk menanggung risiko dan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Tanpa dukungan permodalan yang kuat, kemampuan perusahaan dalam memberikan jaminan akan terbatas.
"Kalau perusahaan asuransi mau menjamin, itu harus modalnya kuat. Kalau modalnya tidak kuat, kemampuan untuk melakukan penjaminan akan terbatas. Jadi, kita naikkan standar modal untuk perusahaan asuransi," tegas dia.
Melalui peningkatan standar dan penguatan permodalan, OJK berharap industri perasuransian nasional memiliki ketahanan keuangan yang lebih baik. Di sisi lain, program penjaminan polis diharapkan menjadi lapisan perlindungan tambahan bagi nasabah dan mulai beroperasi paling lambat Januari 2028 sesuai amanat undang-undang.
