Investasi Balikpapan Tembus Rp15,56 Triliun hingga Triwulan III 2026
NasabahPintar.com - Realisasi investasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, mencapai Rp15,56 triliun hingga triwulan III 2026. Jumlah tersebut setara 75,32 persen dari target investasi sepanjang tahun sebesar Rp20,68 triliun dan menjadi yang tertinggi di Kalimantan Timur.
Peningkatan aktivitas investasi juga tercermin dari penerbitan 3.443 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru selama periode tersebut. Di sisi pelayanan publik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Balikpapan mencapai 95,52.
Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, menilai capaian tersebut menunjukkan kepercayaan pelaku usaha terhadap potensi ekonomi dan iklim investasi di daerahnya.
Pemerintah kota, lanjutnya, berupaya mempertahankan pertumbuhan investasi melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Sepanjang 2025, Kota Balikpapan berhasil mencatatkan total realisasi investasi sebesar Rp27,25 triliun. Angka tersebut terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp23,78 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp3,47 triliun,” kata Sudirman.
Hal tersebut disampaikan dalam rangkaian penandatanganan nota kesepahaman Desk Investasi Balikpapan di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Selasa (17/11/2026).
Desk Investasi untuk Percepat Penyelesaian Kendala Investor
Pembentukan Desk Investasi menjadi salah satu strategi Pemkot Balikpapan dalam memperkuat koordinasi lintas pemerintahan. Melalui wadah ini, berbagai persoalan yang menghambat kegiatan investor, baik terkait perizinan maupun kendala teknis, diharapkan dapat diselesaikan lebih cepat dan efektif.
Sudirman menegaskan, pencapaian investasi yang tinggi tidak boleh membuat pemerintah daerah berhenti melakukan pembenahan. Iklim usaha harus terus ditingkatkan dengan memberikan kemudahan layanan, kepastian hukum, serta kenyamanan bagi pelaku bisnis.
“Kami siap konsisten melakukan pembinaan dan menghilangkan hambatan perizinan teknis di seluruh perangkat daerah, memperkuat pendampingan legalitas usaha sejak tahap awal, serta memastikan kepatuhan hukum dan stabilitas keamanan daerah tetap terjaga bagi pelaku usaha,” tegasnya.
Selain menyederhanakan pelayanan perizinan, pemerintah daerah juga berupaya membuka sumber pertumbuhan investasi baru. Salah satu fokusnya adalah pengembangan kawasan industri yang berbasis hilirisasi.
Penguatan infrastruktur pendukung, terutama logistik dan konektivitas, turut menjadi prioritas. Upaya tersebut diharapkan memperkuat daya tarik Balikpapan sebagai pusat industri dan jasa di Kalimantan Timur.
Sudirman menyampaikan, pemerintah daerah tidak hanya menawarkan potensi ekonomi kepada calon investor. Pemkot juga berupaya memastikan kegiatan investasi memperoleh dukungan berupa kepastian regulasi serta penyelesaian persoalan teknis di lapangan.
Karena itu, kolaborasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemkot Balikpapan melalui Desk Investasi diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi baru.
“Kami berkomitmen penuh memastikan setiap hambatan perizinan dan kendala teknis pelaku usaha di lapangan dapat diselesaikan secara cepat, terukur, dan transparan, khususnya dalam sektor hilirisasi dan industri berdaya saing,” pungkasnya.
