BSU 2026 Rp900 Ribu untuk Pekerja Pekalongan, Ini Syarat dan Cara Ceknya
NasabahPintar.com - Pekerja atau buruh di wilayah Pekalongan berpeluang memperoleh Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000. Namun, bantuan tersebut tidak otomatis diberikan kepada seluruh pekerja karena pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon penerima.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan, Widhi Astri Aprillia Nia, menjelaskan bahwa BSU diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Pembayarannya dilakukan sekaligus sehingga setiap penerima mendapatkan total bantuan Rp900.000.
“Ini ditujukan untuk membantu menjaga daya beli pekerja, mempertahankan ketahanan ekonomi, serta mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi,” ujar Widhi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (18/11/2026).
Ketentuan penyaluran BSU 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Dalam program ini, BPJS Ketenagakerjaan bertugas memperbarui dan memverifikasi data kepesertaan, sedangkan penetapan penerima bantuan menjadi kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan.
Widhi menegaskan, kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan saja belum cukup untuk memastikan seorang pekerja berhak mendapatkan bantuan.
“Status sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan belum otomatis membuat seorang pekerja berhak menerima BSU,” kata Widhi.
Syarat Penerima BSU 2026
Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi pekerja atau buruh agar dapat masuk dalam daftar calon penerima BSU 2026.
Pertama, calon penerima harus merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kedua, pekerja harus tercatat sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
Ketiga, pekerja memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Widhi menyebut besaran upah minimum kabupaten (UMK) Pekalongan sebesar Rp2.700.926 per bulan sehingga pekerja di wilayah tersebut dinilai memiliki peluang cukup besar untuk memenuhi batas penghasilan.
“Yang ketiga itu pekerja menerima gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan. UMK di Pekalongan kan besarannya Rp2.700.926 per bulan, peluangnya besar,” terangnya.
Upah yang menjadi dasar penentuan penerima merupakan gaji terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam sistem kepesertaan. Perhitungan tersebut mencakup upah pokok dan tunjangan tetap.
Selain batas penghasilan, pemerintah memprioritaskan pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan.
“Pemerintah memprioritaskan pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum BSU disalurkan,” katanya.
Calon penerima juga perlu memastikan rekening bank yang digunakan untuk pencairan masih aktif. Penyaluran bantuan dapat dilakukan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Syariah Indonesia (BSI), maupun PT Pos Indonesia.
BPJS Ketenagakerjaan Verifikasi Data Peserta
Dalam proses penyaluran BSU, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan sekaligus memperbarui dan memverifikasi data peserta berdasarkan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
Informasi yang diperiksa mencakup nama pekerja, NIK, nomor kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, besaran upah yang dilaporkan perusahaan, alamat, nomor rekening, nama bank, serta informasi perusahaan dan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.
Jika ditemukan data yang belum sesuai atau perlu diperbarui, pekerja maupun pemberi kerja dapat melakukan pengkinian melalui sejumlah kanal layanan BPJS Ketenagakerjaan.
Layanan tersebut tersedia melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, dan Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP).
“Setelah proses pemutakhiran dan verifikasi data selesai, hasilnya disampaikan untuk menjadi bahan penetapan penerima oleh Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Widhi.
Cara Mengecek Status Penerima BSU 2026
Pekerja yang ingin memastikan status penerimaan bantuan dapat mengeceknya melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan di alamat berikut:
Apabila ditetapkan sebagai penerima, bantuan sebesar Rp900.000 disalurkan melalui rekening bank Himbara, meliputi BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan BSI. Pemerintah juga menyediakan alternatif pencairan melalui PT Pos Indonesia.
Widhi mengingatkan pekerja dan perusahaan untuk memastikan seluruh informasi kepesertaan, upah, serta rekening yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan sudah benar agar proses penyaluran bantuan dapat berjalan lancar.
“Kuncinya, pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan data kepesertaan, besaran upah, serta informasi rekening yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan sudah benar,” tandasnya.
