DPR Ingatkan BPKH agar Investasi Dana Haji Tak Ganggu Hak Jemaah dalam Daftar Tunggu
NasabahPintar.com - Komisi VIII DPR RI meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan pengelolaan dan investasi dana haji tetap menjaga keberlanjutan keuangan haji serta hak jemaah yang masih mengantre keberangkatan. Pemanfaatan dana tersebut harus mempertimbangkan kemampuan keuangan haji dalam jangka panjang.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan hal itu dalam rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Keuangan Haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
"Pemanfaatan tidak boleh menggerus kesinambungan keuangan haji dan hak jemaah dalam daftar tunggu," kata Marwan.
Menurut dia, besarnya kontribusi nilai manfaat terhadap pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji menunjukkan peran penting BPKH dalam mengelola dana milik jemaah.
Berdasarkan kesepakatan Komisi VIII DPR RI dan pemerintah pada 7 Oktober 2026, rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah atau 2027 Masehi ditetapkan sebesar Rp98.466.000 per jemaah. Dari total tersebut, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayarkan langsung oleh jemaah mencapai Rp54.648.825 atau sekitar 55 persen.
Sementara itu, kontribusi nilai manfaat dari pengelolaan BPKH disebut mencapai Rp43.526.000 atau setara 44,50 persen dari BPIH.
"Sedangkan kontribusi nilai manfaat pengelolaan BPKH sebesar Rp43.526.000 atau setara dengan 44,50%. Dibandingkan BPIH tahun 2026 sebesar Rp87 juta, total BPIH meningkat Rp11,6 juta per jemaah, meskipun beban langsung jemaah diupayakan lebih rendah dari tahun sebelumnya," ujar Marwan.
Ia mengakui hasil investasi dana haji turut membantu pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji. Meski demikian, pemanfaatan nilai manfaat tersebut perlu memperhitungkan daya tahan keuangan haji untuk memenuhi kebutuhan jemaah pada masa mendatang.
Marwan juga menilai revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diperlukan untuk memperkuat landasan dan strategi pengelolaan dana haji.
"Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 merupakan kebutuhan strategis dan mendesak. Pengelolaan Keuangan Haji menghadapi tekanan biaya layanan di Arab Saudi, transportasi, akomodasi, konsumsi, perkembangan investasi syariah, dan tuntutan peningkatan mutu pelayanan," ungkap Marwan.
Melalui perubahan regulasi tersebut, BPKH diharapkan memiliki ruang untuk mengembangkan investasi yang lebih produktif dan berorientasi jangka panjang. Salah satu opsi yang disoroti ialah investasi langsung pada sektor-sektor yang mendukung penyelenggaraan ibadah haji.
"Oleh karena itu, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu memperkuat landasan hukum bagi BPKH untuk mengembangkan investasi yang tidak hanya bertumpu pada instrumen keuangan konvensional dalam ekosistem syariah, tetapi juga mampu mengoptimalkan investasi langsung pada sektor-sektor produktif," kata dia.
