BI Catat Serangan Siber Pembayaran Digital Sepanjang 2026 Capai 0,001 Persen
NasabahPintar.com - Bank Indonesia (BI) mencatat serangan siber terhadap sistem pembayaran digital sepanjang 2026 mencapai 0,001 persen dari total transaksi digital. Meski angkanya relatif kecil, BI menilai ancaman tersebut tetap perlu ditangani karena dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembayaran.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, penguatan keamanan sistem pembayaran harus terus dilakukan untuk menjaga kepercayaan konsumen. Menurutnya, gangguan keamanan dalam skala kecil sekalipun berpotensi memengaruhi keyakinan masyarakat menggunakan layanan digital.
"Dan kita yakinin ini kerikil kecil tapi harus dijaga, kaena dia bisa mempengaruhi trust (kepercayaan) itu hanya 0,001 persen dari total digital payment sepanjang 2026, tapi kecil, tapi mempengaruhi, jadi tetap harus kita handle dengan baik," kata Filianingsih dalam acara GEBER PK 2027, Senin (16/11/2026).
BI juga memantau tingkat kemampuan konsumen dalam menggunakan layanan pembayaran melalui Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP). Hasil survei 2026 menunjukkan indeks tersebut mencapai 77,03 persen, naik 12,36 poin dibandingkan hasil pengukuran 2023 sebesar 64,67 persen.
Survei IKKSP dilakukan melalui 46 kantor perwakilan BI di berbagai wilayah Indonesia. Pengukuran mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku konsumen sebelum, selama, serta setelah menggunakan layanan sistem pembayaran.
Peningkatan indeks tersebut mencerminkan perkembangan kemampuan konsumen dalam mengenali risiko, memilih layanan, dan bersikap lebih waspada saat bertransaksi. Namun, Filianingsih mengingatkan bahwa tingkat keberdayaan konsumen masih termasuk dalam kategori kritis.
Artinya, peningkatan indeks belum sepenuhnya menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki kemampuan yang memadai untuk melindungi diri ketika menggunakan layanan pembayaran. Konsumen masih perlu memahami hak-haknya, menjaga keamanan transaksi, serta mengetahui prosedur pengaduan apabila menghadapi masalah.
BI juga mencermati adanya potensi kesenjangan tingkat keberdayaan konsumen antarkelompok masyarakat dan antarwilayah. Karena itu, program perlindungan konsumen dinilai perlu dirancang sesuai karakteristik risiko dan kebutuhan masing-masing kelompok.
"Masih ada potensi juga kesenjangan antar kelompok dan antar wilayah, sehingga program perlindungan konsumen perlu lebih terarah sesuai dengan risiko dan kebutuhan konsumen," ungkapnya.
Filianingsih berharap hasil pengukuran IKKSP dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dan memperkuat pengawasan perlindungan konsumen.
Kantor perwakilan BI di daerah juga didorong memperluas kerja sama dengan pemerintah daerah dan mitra terkait agar edukasi perlindungan konsumen dapat menjangkau masyarakat secara lebih tepat sasaran.
Menurut Filianingsih, keberhasilan perlindungan konsumen tidak hanya dilihat dari kenaikan indeks, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menggunakan layanan pembayaran secara aman dan memahami hak-haknya.
BI turut mengimbau masyarakat untuk menjaga data pribadi, mengenali berbagai modus penipuan, serta memanfaatkan saluran pengaduan resmi jika mengalami kendala transaksi. Edukasi mengenai keamanan pembayaran digital juga diharapkan dapat disebarluaskan kepada lingkungan sekitar.
