Ekonom Unair: Pergantian Menkeu Berulang Bisa Ganggu Stabilitas Ekonomi
NasabahPintar.com - Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi menilai pergantian Menteri Keuangan yang terlalu sering berpotensi memengaruhi stabilitas makroekonomi, kepastian kebijakan fiskal, hingga kepercayaan investor terhadap Indonesia.
Menurut Rahma, setiap menteri memiliki gaya manajerial, kecepatan eksekusi, dan prioritas kebijakan yang berbeda. Pergantian kepemimpinan dapat membuat birokrasi Kementerian Keuangan perlu kembali menyesuaikan diri dengan pola kerja dan pendekatan pejabat baru.
Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meskipun kerangka besar anggaran dan program Asta Cita telah disepakati pemerintah. Penyesuaian dapat terjadi pada pembahasan teknis alokasi anggaran, percepatan pencairan belanja, hingga strategi penanganan defisit.
"Meski kerangka besar APBN dan program Asta Cita telah disepakati, pergantian kepemimpinan dapat memicu pembahasan ulang mengenai detail teknis alokasi anggaran, percepatan pencairan, hingga penanganan defisit. Kondisi ini berisiko memperlambat penyerapan anggaran pada paruh pertama tahun anggaran," katanya kepada Kompas.com pada Senin (26/10/2026).
Rahma menambahkan, pergantian pimpinan Kementerian Keuangan juga dapat memengaruhi kepastian regulasi dan iklim usaha. Pelaku usaha serta investor berpotensi mempertanyakan arah kebijakan perpajakan, insentif investasi, dan aturan kepatuhan fiskal apabila perubahan kepemimpinan terjadi berulang kali.
Selain itu, perubahan interpretasi terhadap peraturan pajak dan bea masuk, termasuk perbedaan intensitas pengawasan di sektor tertentu, dapat memengaruhi arus kas perusahaan jika tidak disertai komunikasi yang jelas dan konsisten.
Pergantian Menkeu Berpotensi Pengaruhi Persepsi Investor
Dari sisi pasar keuangan, Rahma menjelaskan bahwa stabilitas kepemimpinan fiskal menjadi salah satu aspek yang diperhatikan investor dan lembaga pemeringkat kredit. Pergantian Menteri Keuangan yang terlalu sering dapat menimbulkan persepsi bahwa arah kebijakan pemerintah belum sepenuhnya pasti.
"Pergantian Menteri Keuangan yang terlalu sering dapat dipersepsikan sebagai sinyal ketidakpastian politik di internal kabinet atau ketegangan antara ambisi belanja pemerintah dan kapasitas fiskal negara," jelasnya.
Menurut Rahma, persepsi ketidakpastian tersebut berpotensi meningkatkan premi risiko Indonesia dan mendorong kenaikan imbal hasil surat berharga negara (SBN). Apabila investor menilai risiko meningkat, pemerintah berpotensi harus menanggung biaya pembiayaan yang lebih tinggi ketika menerbitkan surat utang.
Karena itu, konsistensi kebijakan fiskal dan komunikasi pemerintah menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar. Hal ini mencakup pelaksanaan APBN, kebijakan perpajakan, serta strategi pengelolaan pembiayaan negara.
Birokrat Karier Dinilai Jaga Kesinambungan Fiskal
Di tengah risiko perubahan kepemimpinan, Rahma menilai keberadaan birokrat karier dan teknokrat senior di Kementerian Keuangan dapat membantu menjaga kesinambungan kebijakan fiskal.
Sejumlah unit strategis, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktorat Jenderal Anggaran, memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan teknis kebijakan tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pimpinan kementerian.
Rahma juga menilai pengalaman Suahasil Nazara yang telah lama berada di lingkungan Kementerian Keuangan dapat memberikan kepastian kepada pasar mengenai arah kebijakan fiskal.
Dukungan birokrasi yang berpengalaman diharapkan dapat menjaga kesinambungan pelaksanaan APBN dan kebijakan fiskal. Meski demikian, kepastian regulasi, koordinasi antarlembaga, serta komunikasi yang konsisten kepada pelaku usaha dan investor tetap diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian.
